news
UMUM
Opini Ketua APKORI Soal Fenomena Atlet Pindah Provinsi Jelang PON
19 December 2019 12:53 WIB
berita
Profesor Djoko Pekik
MENJELANG PON selalu saja  muncul intrik intrik perpindahan atlet dari suatu Provinsi ke provinsi lain. Berbagai alasan dipergunakan untuk memuluskan perpindahan, namun yang paling sering adalah iming-iming finansial dari provinsi yang menginginkan prestasi bagus di PON secara instan, tidak perlu repot-repot melalui pembinaan atlet potensial daerah jangka panjang.

Fenomena mutasi atlet menjelang PON sangat tidak menguntungkan iklim pembinaan, dalam usaha mencetak prestasi atlet di daerah. Hal itu karena selalu  menyisakan kekecewaan daerah yang ditinggalkan. 




Baca Juga :
- Keren! Voli Pantai PON Papua Akan Digelar di Pegunungan Perbatasan Indonesia-Papua Nugini
- KONI DIY Minta Disdikpora DIY Buka Fasilitas Olahraga


Hal tersebut  tentu akan merugikan pembinaan prestasi nasional oleh karena dasar pembinaan atlet bermula dari daerah. Di samping itu juga mencederai sportivitas.

Mutasi atlet memang bukan hal haram dan boleh dilakukan selagi dengan alasan yang rasional. Misalnya benar-benar pindah kependudukan dengan alasan mengikuti perpindahan orang tua atau pindah tempat kerja. Bukan mengejar imbalan finansial yang lebih besar dari daerah tertentu.


Baca Juga :
- Tidak Disangka kalau Atlet Menembak Ini Seorang Polwan
- KONI Minta Jumlah Pemain Tim Sepak Bola Pelatda PON Jabar Diciutkan


Untuk menyikapi fenomena itu, semua atlet, pengurus dan pemangku kepentingan olahraga termasuk PB/PP Cabang Olahraga, KONI Daerah/Provinsi dan yang terkait, harus kukuh menegakkan aturan mutasi berupa SK Ketua umum KONI Pusat no 22 Tahun 2016 tentang mutasi atlet dalam rangka PON. 

Pada dasarnya mutasi boleh dilakukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum pelaksanaan PON 2020. Diawali  permohonan mutasi oleh atlet di tingkat perkumpulan, terus bertahap ke tingkat kelembagaan olahraga yang lebih tinggi, hingga akhirnya diterbitkan SKM (Surat Keputusan Mutasi) yang dikeluarkan KONI Daerah/ Provinsi.

Poinnya adalah pintu terakhir keabsahan mutasi dalam rangka PON (multievent) adalah terbitnya SKM yang dibuat KONIDA/Provinsi.  Tidak dibenarkan menggunakan aturan internal PB/PP Cabang Olahraga.

Disamping itu perlu kesadaran daerah dalam membina atlet potensial  yang diimiliki. Selain itu harus muncul rasa malu menjadi juara, namun mengambil atlet binaan daerah lain.*

Prof. Djoko Pekik Irianto, M.Kes. AIFO
Ketua APKORI (Asosiasi Profesor Keolahragaan Indonesia)

news
Penulis
Ari DP
Penggemar semua cabang olahraga. Asli Yogyakarta, KTP Sleman, tinggal di Jakarta.