news
UMUM
Harapan KPK untuk Kepengurusan Baru KONI Pusat
01 August 2019 14:46 WIB
berita
Proses pelantikan kepengurusan KONI Pusat 2019-2023 (Foto: Topskor / Jessica Margaretha)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap membantu dan mengawasi kinerja kepengurusan baru Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat. Hal itu disampaikan oleh perwakilan KPK yang datang ke upacara pelantikan kepengurusan baru KONI Pusat.

Upacara pelantikan kepengurusan periode 2019-2023 ini berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (1/8) siang. Kepengurusan baru ini beranggotakan 78 orang.




Baca Juga :
- Kemenpora Dapat Predikat WTP dari BPK RI
- Empat Pengda Cabor di Yogyakarta Terima Bantuan APD Kemenpora


Ketua umum KONI Pusat, Marciano Norman, memiliki inisiatif untuk mengundang pihak KPK. Undangan yang ditujukan untuk ketua KPK, dijawab dengan kehadiran deputi bidang pencegahan KPK, Pahala Nainggolan.

Dalam sambutannya, Pahala mengungkapkan bahwa KPK siap membantu dan mengawasi kinerja KONI Pusat dalam periode 2019-2023, walau sebelumnya belum pernah berhubungan intens.


Baca Juga :
- SD Islam Al-Azhar 46 GDC Semarakan Haornas 2020
- Karena Pandemi Covid -19, Peringatan Haornas 2020 di Jawa Barat Dilaksanakan Secara Virtual


"Sebelumnya, KPK dan KONI ini merupakan unit yang belum pernah berhubungan secara intens," ucap Pahala.

"Tapi, kami pikir KPK harus bantu KONI. Saya pastikan kami siap mendampingi KONI Pusat dan daerah," tambahnya.

Selain itu, Pahala berharap KONI bisa menghilangkan budaya gratifikasi atau suap di dalam badan KONI, mengingat hibah dan bantuan sosial dianggap rawan oleh KPK.

"Mari kita hilangkan budaya gratifikasi atau suap di dalam KONI. Kami lihat hibah dan bantuan sosial selalu rawan baik di daerah maupun dalam," ungkapnya.

"Kami berharap KONI bisa transparan saja. Budaya untuk tidak memberikan gratifikasi mari kita ilangkan, termasuk di daerah. Harapannya tentu saja, seperti saat kedatangan INASGOC di Asian Games, kami bilang tidak boleh gagal."

"Mari kita tingkatkan transparansi, kita pikir ini salah satu upaya dan kami siap membantu KONI," Pahala mengakhiri.

Menurut Marciano, hadirnya perwakilan KPK adalah untuk menunjukkan keinginan pihaknya menciptakan kerja yang tertib, aman, dan bersih dari tindakan melanggar hukum, khususnya korupsi. Ini untuk meningkatkan kepercayaan masayarakat kepada KONI sebagai lembaga tertinggi olahraga nasional. ***

M
Penulis
Muhammad Pratama Supriyadillah